BIMA, (wartanrpntb.com), -Anggota DPRD Kabupaten Bima duta Partai Amanat Nasional (PAN) Rafidin, SSos meminta agar Bupati Bima memecat dan sekaligus mencopot Direktur PD Wawo yang dijabat oleh Saudara Sudirman atau yang akrab disapa Topan. Mantan Ketua PWI Bima itu pun meminta agar Pemkab Bima melakukan perekrutan ulang untuk psosisi Direktur yang baru dan mencari sosok yang lebih berpengalaman.
Menurutnya, permintaan pemecatan ini perlu dilakukan oleh Bupati Bima. Karena telah banyak dugaan pelanggkaran yang tindakan oknum Direktur ini merusak citra dan nama baik Pemerintah maupun daerah Kabupaten Bima.
"Baru-baru ini, kita dihebohkan dengan dugaan penipuan atas pengadaan sembako yang berasal dari PT Green yang nilai barang milik perusahaan asal Jakarta itu senilai Rp26 miliar," kata Rafidin, Jum'at, 9 April 2021 lalu.
Selain itu, sambung dia, dugaan pula okum pimpinan PD Wawo telah menghilangkan dan menggadaikan aset berupa kendaraan roda empat serta sejumlah aset penting lainnya hasil bantuan dari berbagai pihak yang disalahgunakan oleh oknum Direktur BUMD plat merah ini sebagaimana pemberitaan di media online yang ada di Bima.
Ia menegaskan, dari berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Direktur PD Wawo, pihaknya menilai selama ini Bupati Bima tidak ada keberanian untuk mengevaluasi dan memberhentikan atau mencotop Saudara Sudirman yang merupakan Tim Suksesnya saat Pilkada lalu ini dari jabatannya.
“Saya menilai, terlalu banyak pertimbangan yang membuat Bupati Bima tidak berani mengambil sikap atas ulah oknum Direktur PD Wawo yang selalu dan banyak menimbulkan masalah akhir-akhir in. Bahkan, saya menduga Bupati Bima sengaja memelihara Saudara Sudirman sebagai Direktur yang kami nilai profile dan kinerja sangat buruk dan tidak layak lagi untuk memimpin BUMD milik Pemkab Bima ini,” katanya.
Lanjut Rafidin, bila Bupati Bima tidak pecat Direktur PD Wawo dengan banyaknya masalah yang merugikan Kabupaten Bima saat ini. Dirinya pun menduga kuat dan mencurigai adanya hubungan serta keterlibatan masing-masing para pihak ini dalam melakukan berbagai indikasi pelanggaran yang terjadi.
“Saya ingin melihat sejauh mana Bupati Bima konsisten dengan pengakuannya tentang Pemerintah Kabupaten Bima yang tidak ada kaitannya dengan baranng berjenis sembako milik PT Green Pangan Sejahtera yang saat ini telah melaporkan oknum Direktur PD Wawo dan pihak terkait lain di Mabes Polri atas dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan," jelas Politisi kelahiran Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima itu.
"Bila Direktur PD Wawo tidak dipecat, kuat dugaannya ada elit di Pemkab Bima juga terlibat dalam kasus tersebut,” sambung dia.
Ia pun meminta agar Bupati Bima tidak memunculkan kebijakan yang sifatnya balas jasa terhadap kelompok politik yang mungkin pernah menjadi tim pemenangannya saat Pilkada untuk diberikan posisi dalam mengkelola daerah ini jika memang figur tersebut tak mumpuni. Karena, menurutnya, bila hal itu yang dilakukan, akan mudah berpotensi pada munculnya dampak buruk bagi daerah dan rakyat yang ada di Kabupaten Bima saat ini.
“Di daerah lain, ada Kepala Daerah yang tersangkut kasus hukum terkait pengelolaan BUMD yang ada di wilayahnya. Sebabnya adalah menempatkan posisi Direktur BUMD yang diambil dari kelompok politik kekuasaan sendiri. Sehingga, dalam tata kelola BUMD tersebut, bukannya membangun melainkan menitipkan kebijakan politik kelompok yang akhirnya berpotensi dalam merusak tatanan pemerintah yang baik. Bahkan, berdampak pula pada potensi terjadinya penyalahgunaan keuangan Daerah,” terangnya.
Ia berharap, agar perekrutan posisi pimpinan atau Direktur BUMD, dilakukan secara lelang terbuka yang akhirnya akan ditemukan sosok yang memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah perusahaan berplat merah yang bisa menambah pendapatan asli daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bima ke depan.
“Saya sebenarnya juga kasihan sama Bupati Bima, karena diobok-obok oleh kelompok politiknya saat ini. Sehingga, saat citra dan nama baik oknum dalam kelompok politiknya itu rusak, akhirnya nama Bupati yang ikut terseret yang mungkin beliau tidak terlibat dalam kebijakan pengelolaan yang ada di BUMD seperti dalam mnajemen PD Wawo saat ini,” pungkasnya.
(Tim wartanrpntb.com)
