JejakInfo.com, (Mataram) – Sejumlah massa dari Aliansi Pemuda dan Aktivis (ALPA) NTB, sukses menggelar aksi di depan Kantor Dinas PUPR NTB, Senin lalu (22/04/2024). Mereka menggedor pintu OPD yang merupakan lokomotif dan ujung tombak aneka proyek dan pembangunan di Bumi Gora. Aksi tersebut menindaklanjuti sejumlah proyek Pemprov NTB di Dinas PUPR yang diduga syarat KKN dan belum ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum (APH).
“Sangat banyak sekali proyek di Dinas PUPR NTB ini dikerjakan tidak becus. Ada yang dikerjakan asal-asalan, bermasalah dengan masyarakat sekitar, hingga anggaran DBHCHT sebesar Rp 69 miliar di Bidang Bangkim dikuasai oleh oknum pengusaha tertentu,” teriak Koordinator Umum Aksi, Herman.
Adapun tuntutan ALPA dalam aksi antara lain:
1. Terkait proyek jalan Gunung Tunak yang diduga dikerjakan asal-asalan, bahkan sampai saat ini belum ada tindaklanjut dari pihak terkait.
2. Anggaran dana( DBHCHT) tahun 2023 berjumlah Rp 69 miliar di bidang pembangunan pemukiman (Bangkim) tidak mengunakan kaidah juknis, terutama lokasi proyek lebih tidak tepat pada lokasi seharusnya.
3. Pembangunan KIHT (Kawan Industri Hasil Tembakau) yang meyisahkan masalah kontrak sosial dengan warga sekitar serta maSalah lingkungan terkait dengan drainase.
4. Bidang Sumber Daya Air (SDA) harus memperhatikan lokasi lokasi yang betul-betul lahan.
5. Jangan sampai Dinas PUPR NTB seperti hutan rimba, di mana oknum pejabatnya melakukan transaksi jual beli kepada kontraktor.
6. Disinyalir anggaran DBHCHT Rp 69 miliar di Bidang Bangkim dikuasai oleh oknum pengusaha inisial H yang bekerja sama dengan oknum kepala bidang dan antek-anteknya. Kebanyakan proyek bidang bangkim itu ditempatkan di Pulau Sumbawa sehingga memunculkan pemikiran nepotisme yang dilakukan oleh oknum kepala bidang sementara daerah lain di selatan, Lombok Timur membutuhkan sumber air seperti sumur bor.
Selain itu ketidakprofesionalan dan proporsionalutas aparatur sipil negaranya juga kini menjadi sorotan publik
Salah seorang pegiat yang enggan dikorankan namanya pun melihat hal itu nyata di Dinas basah yang kerap memunculkan sentimen sejumlah pihak
P”U sekarang tidak seperti dulu masa seorang sarjana tehnik elektro bisa jadi kabid di Dinas PUPR dan rata rata di satker OPD ini bejibun dan penuh oleh orang Sumbawa, dan Bima serta Dompu terus kita orang Sasak jadi penonton,” herannya
Ia menyaksikan dengan mata kepala ketidakbecusan Dinas itu dalam menempatkan porsinya
“Harusnya menempatkan pegawai atau pejabat terukur menggunakan falsafah dan asas kebermanfaatan bukan asal comot dan patok sesuai selera kesukuan,” harapnya
Senada dengan pegiat, Direktur Akar Rumput NTB Sahrul S.Sos MM pun memuding Dinas PUPR NTB sarang mafia dan seabrek persoalan yang wajib diungkap APH termasuk terkait manajemen dan pengelolaan proyek proyek.
“Dinas PUPR sebesar itu harusnya Pj Gubernir Mieq Gite dapat dibanggakan dalam hal memgangkat pejabat setingkat kadis misalnya yaah angkatlah kadis yang benar benar ahli jjangan plh sampai 10 bulan, gimana bisa maju melaju kalau begini caranya,” kesal Dosen yang juga penulis ini pada media
Syahrul berharap kedeoannya Dinas PUPR NTB benar benar suatu instansi yang merakyat yang bisa merepresentasikan dan mengejewantahkan harapan dan keinginam rakyat Nusa Tenggara Barat.
Pria yang akrab disapa Roel Sasak ini sangat mengharapkan dan memgidam kan munculnya entitas sasak yang memimpin dan memgendalikan NTB lima tahin kedeoan
“Saatnya bangsa sasak bangkit dan menjadi pemimpin bukan pemimpin apabila,” sahutnya
Ia tak menampik dan menafikan gejala rasisme kerap muncul di pilgub ntb memgingat NTB dihuni dua pulau besar yakni entitas pulau lombok dan Sumnawa
“Saya melihat segala lini sangat rasis selama ini dan setelah suksesi maupun kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubenur nantinya semua itu usai serta pemimpin baru nantinya semua yang ada di Bumi Gora harus terhindar dari hal hal yang sangat merugikan kemajemukan di NTB,” pungkasnya.
Simak Video Aksi di Depan Dinas PUPR NTB yang di Pimpin Entitas ALPA⤵️⤵️
