Jejak Info

Trending

Bencana

Video

Rabu, 17 April 2024

      Comment   

Lantaran Sudah Tidak Sejalan dengan RH, LBS Tinggalkan PDIP

 

H Lalu Budi Suryata SP
Sekertaris DPD PDIP NTB yang mengundurkan diri


SUMBAWA, JejakInfo.com |Kabar tak sedap kembali menimpa Partai Moncong Putih besutan Megawati Soekarnoputri di Nusa Tenggara Barat, Rabu 17 April 2024 kader seniornya sekaligus Sekertaris DPD PDIP NTB, H Lalu Budi Suryaya SP resmi mengundurkan diri. Pernyataan pengunduran diri Anggota DPRD empat periode itu terarsip dalam surat tertanggal 16 April 2024 yang ditandatangani diatas meterai 


Ketika ditanya apakah keputusan itu tidak dilaksanakan secara emosional dan terburu buru


Pria yang akrab disapa LBS membantahnya


"Saya tidak terburu buru dan sudah bermunajat bahwa inilah keputusan saya ambil setelah lama menunggu, intinya tekad saya bulat dan utuh," ucapnya pada media jejakinfo, Rabu 17 April 2024 sore tadi.


Selain itu setelah dikonfirmasi mengemukakan alasan pengunduran dirinya. Keputusan keluar dari PDIP menurutnya karena sudah tidak nyaman dan tidak sejalan dengan kepemimpinan Ketua DPD Partai PDI Perjuangan NTB.


" Surat itu dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun dan saya mendoakan semoga PDI Perjuangan akan terus menjadi partai yang dicintai rakyat," tuturnya


Mantan Ketua DPRD Sumbawa tersebut mengaku dirinya adalah kader PDIP yang kesekian mengajukan surat pengunduran diri. Sebelumnya sudah ada beberapa kader yang memgundurkan diri dan dipecat DPD PDIP NTB, dengan alasan yang sama seperti dirinya.


Semuanya kader senior dan sangat berjasa membesarkan partai PDI Perjuangan di Kabupaten Sumbawa.

"InshaaAllah 21 April mendatang saya akan gelar konferensi pers di Sumbawa guna menyampaikan inti persoalan pengunduran diri ini secara mendetail, termasuk menjawab rumors berkembang  agar tidak menimbulkan distorsi dan turbulensi sosial politik," terangnya

Pengamat Politik dari Akar Rumput Foundation Mataram, Sahrul  mencermati hal ini sebagai spontanitas alienasi yang sengaja dikondisikan,

"Dia teralienasi saat diutus partainya menjadi Caleg DPR RI Dapil NTB 1 karena moncong putih di waktu yang sama memunculkan nama Ketua BMI otomatis dia tersingkir," urainya


Terlalu jauh ia menambahkan kondisi ini akan merugikan Partai PDIP NTB yang saat ini tengah hattrick dan naik daun

" dengan dinamika seperti ini maka PDIP terbelah dan di pilkada terancam kalah karena ķonsentrasi nya terpecah bahkan sulit disatukan lagi,"tambahnya

Termasuk kedepannya nasib Partai PDIP boleh dibilang di ujung tanduk sebab yang mengundurkan diri bukanlah anggota biasa melainkan petinggi partai setingkat Sekjen.(*)



Editor. Nkmn

      Comment   

Ketua DPRD Sumbawa Ajak Masyarakat Berpolitik Riang Gembira. M Faesal ; Bawa Maras


SUMBAWA, JejakInfo.com| Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq SH  mengajak, seluruh elemen masyarakat mempererat tali silaturahmi dalam mewujudkan pemilihan umum  Kepala Daerah  (Pilkada) 2024 yang sejuk dan riang gembira.

“Marilah kita memperat silaturahmi, menguatkan ikatan kita untuk saling menjaga, saling mengingatkan agar situasi tetap sejuk, situasi tetap rukun, kita semua tetap riang gembira,” ujar Rafiq   Rabu (17/4) 


Secara khusus, Rafiq juga mengingatkan kepada masyarakat, agar tidak mau diadu domba karena perbedaan pendapat dan pilihan jelang Pilkada mendatang. Menurut Rafiq yang juga Ketua Ikatan Keluarga Lombok Sumbawa (IKLS dan Ketua KONI Kabupaten Sumbawa. Proses Pilkada penting dan menentukan namun ia tidak ingin perbedaan pilihan menimbulkan perpecahan antar masyarakat.


“Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan, sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh,” ungkap Rafiq.


“Momentum itu harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita RPJPD 2025-2045 Kabupaten Sumbawa yang Maju Adil dan Sejahtera secara Berkelanjutan dan visi Besar Indonesia Emas di 2045,” tutup Rafiq.


Hal ini juga disuarakan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa Muhammad Faesal SAP.M.MInov di Kantor DPRD Sumbawa  (17/4).Dirinya mengajak masyarakat untuk membawa alam demokrasi ini dengan riang dan gembira dan Maras."Politik riang gembira ini akan membawa kebaikan bagi kita semua karena semua calon akan mendengarkan pendapat dan saran dari semua elemen agar bagaimana Sumbawa kedepannya lebih maju dan lebih baik" Ujarnya singkat . (Ruf)


Editor. Nkmn

      Comment   

Pansus DPRD Sampaikan Laporan Pembahasan Ranwal RPJPD 2025-2045


SUMBAWA, JejakInfo.com| Pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 terus berlanjut. Senin  (8/4/2024), DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus (pansus) Tentang Ranwal RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045.


Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq SH  ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa. Dari pihak eksekutif hadir Bupati Sumbawa , Wakil Bupati Sumbawa dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sumbawa serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Sumbawa 


Dalam laporan yang dibacakan oleh Muhammad Faisal SAP.M.M.Inov mengatakan bahwa pembahasan terhadap Rancangan Awal (RANWAL) RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 ini merupakan momentum

yang sangat strategis dan visioner bagi kita semua dalam merancang Sumbawa lebih maju dalam 20 tahun kedepan. Disamping

menjalankan amanat Instruksi Menteri dalam Negeri nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sehingga sendi - sendi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat terwujud demi kesejahteraan tau dan tana samawa. "DPRD melalui Pansus sangat mengapresiasi penyampaian

Ranwal RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045, sebagai salah satu tugas konstitusional Pemerintah Daerah dalam penyelengaraan Pemerintahan Daerah, sehingga tergambar rencana penyelenggaraan pemerintahan pada 20 tahun mendatang yang terbagi menjadi empat periode/tahap pembangunan lima tahunan yang akan menjadi acuan bagi 3

penyusunan dokumen RPJMD pada periode yang bersesuaian" Ujarnya 


Kemudian lanjutnya l, Pansus telah melakukan pendalaman dan pembahasan masalah-masalah yang berkembang di daerah sehingga diharapkan dapat masuk dalam Ranwal seperti rekomendasi yang pernah dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Sumbawa diantaranya adalah kelanjutan pembangunan jalan lingkar Utara Alas, Kelanjutan pembangunan ruas Jalan Batu Rotok, Pembangunan Rumah sakit

Umum Daerah, Pemenuhan tenaga kesehatan dan pendidikan, Pemenuhan

kebutuhan air bersih melalui pembangunan embung dan Sistem Pengolahan Air

Minum (SPAM), evaluasi atas capaian indikator makro Kabupaten Sumbawa

Tahun 2005-2022, serta beberapa masalah yang perlu diperhatikan diantaranya

masalah Infrastruktur jalan yang masih kritis menjadi mantab, perubahan status

jalan non status, wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Penanganan Lingkungan

hidup dan lahan kering, penanganan pengangguran terbuka, penanganan

kemiskinan, Disparitas pendidikan, Pembangunan keolahragaan dan Pariwisata, pembangunan ekonomi,pemantapan tata kelola pemerintahan demi terwujudnya

secara prima pelayanan dasar kepada masyarakat serta pembangunan yang

berkelanjutan (Sustainable) diseluruh sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan serta kehutanan. 


Sehingga panitia khusus memberikan masukan dan saran secara umum

kepada pemerintah daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2045 harus tepat

waktu sesuai dengan time line/waktu yang telah ditentukan. Pansus

mendorong untuk melakukan konsultasi dengan Provinsi NTB tentang

keselarasan RPJPD Kabupaten Sumbawa dengan RPJPD Provinsi dan Nasional, sehingga hasil kosultasi dari Provinsi NTB menjadi acuan penting dalam

penyempurnaan Ranwal RPJPD tersebut. 


2. Penyusunan Ranwal RPJPD hendaknya memperhatikan supporting daerah

terhadap kondisi Provinsi NTB yang menjadi lumbung pangan kawasan

wilayah timur dengan tetap memperhatikan luasan lahan subur/lahan

potensial yang ada di Kabupaten Sumbawa dan bberapa Potensi unggulan

diantaranya Peternakan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan. Demikian pula

sektor pertambangan menjadi sektor pendapatan besar bagi daerah harus

dapat membawa kesejahteraan bagai masyarakat tau dan tana samawa. 


3. RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kerangka dasar pembangunan sumber daya

manusia dan pembangunan ekonomi dari berbagai macam sektor maka

hendaknya penyusunan naskah Ranwal RPJPD ini memperhatikan tahap-

tahap pelaksanaan, arah kebijakan dan sasaran strategis sehingga pada akhir dari RPJPD ini dapat diselesaikan secara maksimal. 


4. RPJPD 2025-2045 untuk menyempurnakan misi dari 4 (misi ) yang telah dipaparkan seperti : 1) Peningkatan Daya Saing Daerah Dan Pemantapan Tata

Kelola Pemerintahan, 2) Ekonomi Yang Maju Dan Berkelanjutan, 3)

Pembangunan Yang Merata dan Inklusif, 4) Masyarakat Unggul dan Berbudaya

menjadi 8 (delapan) misi sesuai arahan Inmendagri yakni 1) Transformasi

pembangunan sosial berkelanjutan. 2) Transformasi Pembangunan Ekonomi

Daerah yang maju dan berkelanjutan. 3) Ketahanan Sosial Budaya, ekologi dan

adaftasi masyarakat terhadap perubahan iklim. 4) Transformasi tata kelola

pemerintahan daerah. 5) Stabilitas daerah yang demokratis dan akuntabel. 6)

Sarana dan prasarana pembangunan yang berkualitas. 7) Pembangunan

infrastruktur kewilayahan yang merata dan berkeadilan. dan 8)

kesinambungan pembangunan. 


5. Pansus mendorong agar naskah Ranwal ini juga dilengkapi data-data

pendukung yang tidak hanya berhenti di tahun 2021 tapi juga mengambil data

2022 maupun di tahun 2023. 


6. Rancangan awal RPJPD yang akan disepakati nanti harus memuat visi misi

arah kebijakan dan sasaran pokok daerah untuk 20 tahun kedepan dengan

Visi Menuju Sumbawa MAS (Maju, Adil, Sejahtera) Berkelanjutan. Untuk hal

tersebut harus sejalan dan saling mendukung dengan visi nasional yaitu

Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan demi mewujudkan

Indonesia emas tahun 2045. Adapun untuk arah kebijakan dan sasaran pokok

yang dijabarkan dalam 4 periode 5 tahunan harus jelas dan terukur sesuai

dengan indikator yang dijadikan parameter Indonesia emas itu sendiri.


 7. Pansus mendorong dalam perencanaan pendapatan daerah dapat

memaksimalkan segala potensi yang ada di Daerah seperti pertambangan, Peternakan, UMKM, hotel dan restoran, Pajak dan Retribusi Daerah. Demikian

pula alokasi anggarannya dapat fokus program fokus anggaran yang

dituangkan dalam RPJMD dan RKPD. 


8. Sesuai instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2024 agar membahas dengan waktu

yang sangat efisien sehingga DPRD Kabupaten Sumbawa dapat memberikan

persetujuan bersama terhadap ranwal tersebut. 


9. Seluruh masukan dari pansus yang ada, agar direspon dan ditindaklanjuti

sesuai dengan ketentuan atau aturan hukum yang berlaku yang sesuai dengan

aturan Permendagri dan Inmendagri. (Ruf)



Editor. Nkmn

      Comment   

DPRD Sumbawa dan DPRD Kota Mataram Sepakat Bentuk Rumah Aman untuk Anak-Anak Korban Trauma

Foto. Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq SH tengah serius membahas program terbaru bersama anggota


SUMBAWA, JejakInfo.com | Langkah nyata dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban trauma di Sumbawa terwujud melalui kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa dan Kota Mataram, untuk membentuk Rumah Aman.

Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara kedua pihak bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram dan Rumah Pelayanan Perlindungan Anak (RPPA) Kota Mataram.

Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rofiq, SH Rabu (17/04/2024), menyampaikan komitmen untuk meningkatkan perlindungan anak-anak di wilayahnya. Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah dengan mengadopsi konsep Rumah Aman, yang akan menjadi tempat bagi anak-anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan dari berbagai trauma yang mereka alami.

"Kami ingin menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak yang mengalami kesulitan dan trauma akibat berbagai persoalan yang mereka hadapi," ungkap Abdul Rafiq.

Abdul Rafiq, menambahkan bahwa Rumah Aman ini tidak hanya akan melayani anak-anak di Sumbawa, tetapi juga anak-anak korban kekerasan dan trauma dari sekitar pulau Sumbawa, seperti KSB, Bima, Dompu, dan Kota Bima.

Kerja sama antara LPA dan RPPA Kota Mataram dengan DPRD Sumbawa dalam pembentukan Rumah Aman ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam percepatan penanganan kasus kekerasan dan trauma anak-anak.

Abdul Rafiq, berharap bahwa keberadaan Rumah Aman ini akan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan bagi anak-anak yang mengalami kekerasan di wilayah Pulau Sumbawa, termasuk Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, dan Dompu. 

Rumah Aman diharapkan dapat memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan dari trauma yang mereka alami. Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam membantu anak-anak yang membutuhkan di wilayah tersebut.

Langkah-langkah konkret yang diambil oleh DPRD Kota Mataram dan DPRD Sumbawa dalam bentuk Rumah Aman ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan holistik bagi anak-anak yang mengalami trauma di NTB.(RED)

Selasa, 16 April 2024

      Comment   

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima Ma'rif Desak Pemerintah Naikan Harga Jagung Sesuai Aspirasi Petani



BIMA, JejakInfo.com | Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) Ma'rif mendesak pemerintah untuk segera menaikan harga jagung yang makin hari makin anjlok hingga membuat Isak tangis petani.

Ma'rif sapaan Moris mengatakan, desakan ini mengingat harga jagung di musim panen tahun ini benar-benar menjerit petani. 

Dia menyebut, petani di seluruh desa dan kecamatan mengalami nasib yang sama sehingga tidak ada alasan untuk tidak diperjuangkan karena harga jagung dengan pengeluaran petani sangat tidak selaras. Bayangkan saja, pengeluaran petani mulai dari pembelian bibit, Pupuk Obat-obatan sampai panen sangat besar. 

"Jika harga jagung mengalami anjlok seperti ini, tentu bukan rahasia umum lagi petani mengalami kerugian dan ini selalu saja menjadi kenyataan yang diterima petani selama ini," ungkapnya.

Dia menegaskan, Komisi I akan memanggil semua perusahaan di Bima dalam waktu dekat. Tujuannya yakni membahas dan mencarikan solusi atas problematika yang dialami petani.

"Kami sebagai representasi rakyat tentu tidak akan tinggal diam sebelum pihak-pihak yang berkompeten di dalamnya menjawab jeritan petani. Sebab, petani adalah raja bagi kami," tandasnya.

"Kami akan segera layangkan surat panggilan kepada seluruh perusahaan jagung di Bima lebih-lebih PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk - (CPI) BIMA dan Perusahaan Sentosa Utama Lestari (PT.SUL) sekaligus kami akan atensi serta validasi alat tes ter Kadar Air karna selama ini saya melihat banyak sekali Perusahaan yang bermain di Alat Tes kadar air. Tegasnya. (Ydn)


Editor. Nkmn

      Comment   

MOMEN HARI RAYA IDUL FITRI 1445.H/2024.M WAKIL BUPATI ROHUL H.INDRA GUNAWAN GELAR ACARA HALAL BILHALAL DAN SILATURAHMI



ROHUL, JejakInfo.com |Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Indra Gunawan, menggelar acara halalbihalal dan silaturrahmi di rumah dinasnya, Selasa 16/04/2024 setelah melaksanakan Apel perdana pasca cuti lebaran.

Acara open haouse ini dihadiri oleh para kepala dinas, pegawai dan honorer dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan juga lapisan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu tidak terkecuali para awak media wartawan yang bertugas di Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam sambutannya, H. Indra Gunawan (Ujqng Lurah), menyampaikan bahwa acara ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara para pegawai dan masyarakat.

"Ini salah satu momen penting untuk saling bermaaf-maafan di hari raya Idul Fitri, Kita semua telah meraih kemenangan setelah menjalani ibadah puasa sebulan penuh," ujarnya.

Beliau juga menekankan pentingnya acara tersebut dalam menciptakan dampak positif yang dapat meningkatkan kinerja serta memperkuat hubungan baik antar sesama, terutama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

"Semangat kebersamaan dan saling menghargai ini diharapkan akan terus menginspirasi langkah-langkah nyata untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama bagi seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu," tambahnya.

Acara halalbihalal dan silaturrahmi Wakil Bupati Rokan Hulu H. Indra Gunawan di dampingi istrinya, Ny. Sri Yulita Indra Gunawan, yang turut serta dalam menjalin kebersamaan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat.

Dengan diadakannya acara ini, diharapkan bahwa semangat kebersamaan dan silaturrahmi akan terus terjaga dan menjadi modal utama dalam membangun Kabupaten Rokan Hulu menuju arah yang lebih baik dan lebih maju ke depannya."*


Penulis ( YI ).**


Editor. Nkmn

      Comment   

Apel Perdana Pasca Lebaran, Wabup Apresiasi kehadiran ASN 99 porsen di Sumbawa



SUMBAWA, JejakInfo.com | Pemda Sumbawa punya cara yang berbeda dalam mendisiplinkan ASN maupun OPD serta Satker di hari pertama aktif kantornya. Pasca libur dan cuti bersama Idul Fitri 2024, jajaran Pemerintah Daerah Sumbawa kembali berkantor yang diawali dengan Apel Gabungan dan dirangkaikan dengan Halal Bihalal seluruh ASN yang dihelat Selasa (16/4) di Lapangan Apel Sekretariat Daerah Kantor Pemkab Sumbawa. 


Bupati Sumbawa yang melalui Hj.Dewi Noviany SPd.M.Pd  yang didampingi Bagian Humas yakni Kabag nya Deden Fitriyadi serta  di hadapan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian,  seluruh pejabat struktural eselon III, Eselon IV, pejabat fungsional dan staf OPD termasuk satpol PP menyampaikan apresiasi atas kehadiran ASN. 

"Terima kasih atas kesungguhan hati dan semangat untuk hadir pada hari pertama memulai aktifitas sebagai pelayan masyarakat setelah sebelumnya diberikan liburan cuti bersama Lebaran". Ucap Hj Dewi Noviany SPd MPd 

Dikatakannya  sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa, melatih kesabaran, keikhlasan dan ketekunan dalam beribadah  dan memotivasi sebelas bulan ke depan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.  Sehingga ASN dipastikan memiliki semangat yang lebih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat". Terangnya. 


Secara khusus, kepada tenaga PPPK Bupati berpesan agar bekerja dengan baik dan profesional.  Demikian halnya pegawai lama, harus tetap bersemangat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadilah ASN yang patut dibanggakan baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat".  Imbuh nya

Menutup arahannya Wakil Bupati cerdas nan bersahaja tersebut menekankan agar para pejabat  dan  staf tetap menunjukkan prestasi dan menjadi tauladan bagi ASN lainnya. 


Meskipun Pilkada akan digelar pada Bulan November mendatang, namun tidak berarti semangat untuk terus bekerja terhenti, tapi harus tetap menunjukkan pengabdian terbaik. Justru di akhir masa jaabatan seperti inilah, kita memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan". Harapnya


Ditanya kira - kira berapa persentase kehadiran aparaturnya berdasarkan pantauan langsung di hari pertama masuk kerja dengan tangkas beliau mengatakan,

"Tadi kami sidak di beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD, alhamdulilah 99% mereka hadir di hari pertama masuk kantor setelah cuti bersama idul fitri,"pungkasnya.(fsl)




Editor. Nkmn

      Comment   

Abdul Rafiq Nyatakan Siap Maju di Pilkada dan Bantah Anggapan Miring Soal Telatnya Melakukan Penjaringan

Abdul Rafiq SH

SUMBAWA BESAR, jejakinfo.com| Ketua DPC PDIP Sumbawa Abdul Rafiq SH saat momentum Bursa Penjaringan Calon secara Lokal Regional

menegaskan bahwa dirinya menjalankan instruksi dan perintah DPP.

" Iya ini kebijakan DPP yang wajib di laksanakan mulai tanggal 13 hingga 17 April 2024 dan tidak boleh tidak wajib hukumnya terlaksana," tegasnya saat dikonfirmasi media

Hal tersebut dilakukan Dewan Pimpinan Cabang Daerah PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa dengan akan menggelar Pemetaan Politik dan Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada Serentak Tahun 2024.


Hal ini Berdasarkan surat dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) nomor 6027/IN/DPP/ III/2024.

"Kita harus berjalan di atas rel dan koridor sesuai perintah jangan semau mau kita bang," ucapnya

Ketua DPC PDIP Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq SH kepada media pada selasa (16/4) mengatakan, sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024 mendatang, maka DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa telah diinstruksikan oleh DPP untuk melakukan pemetaan demografi wilayah dan pemetaan politik di masing-masing daerah yang terkait dengan perolehan suara partai pada pileg dan pilpres tahun 2019 dan 2024. Jumlah kursi PDI Perjuangan di DPRD Setempat, jumlah kursi dari partai lain, pimpinan DPRD, kepala daerah (incumbent) atau patahana maupun informasi lain yang dianggap penting.


“Atas instruksi tersebut, kami segera memproses pembukaan penjaringan tokoh potensial sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten maupun Provinsi dari internal maupun eksternal partai”, Jelasnya.


Dikatakan A. Rafiq, bakal calon kepala daerah dari eksternal partai yaitu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lainnya yang memiliki semangat perjuangan dan kesamaan ideologi dengan PDI Perjuangan.


“Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten yang  mendaftar dapat mengisi form pada link : http://bit.ly/FORM_PENDAFTARAN_BALON_PILKADA2024. dan Lampiran dapat di download pada link : http://bit.ly/FORM_DOWNLOAD_PILKADA2024. 


Terkait adanya tanggapan dari oknum pengurus PDIP yang menilai langkahnya tersebut di nilai tidak ada gunanya bahkan terlambat, anggota dewan empat periode ini membantahnya,


" Kita tidak boleh ngawur dan asal asalan menggelar bursa penjaringan, Tidak ada kata terlambat semuanya sedang berproses dan berjalan sebagaimana mestinya bahkan tidak ada pihak yang mau mendaftar pun tidak jadi soal terpenting kami sudah melaksanakan instruksi DPP sekaligus menjalankan perintah Ketua Umum Partai di Jakarta," tandasnya.


Ditanya media, soal kesiapan dirinya maju dan ambil bagian di Pilkada Sumbawa November mendatang, Abdul Rafiq tidak menampik bahkan secara tegas mengiyakan media

" Saya siap lahir bathin all out dan telah direstui Ketua DPD dan DPP Partai Moncong Putih untuk tampil duet Aba Mo. Saya konsisten tetap menjadi orang kedua dari Aba Mo dengan nama MOFIQ," tegasnya

Abdul Rafiq tetap teguh pendirian meski dirinya Ketua Partai namun tidak akan mengkhianati kesepakatan awal dan konsensus politiknya

" Harus konsisten dan saya orang yang sangat menjaga hal tersebut," tambahnya

Ketua Partai PDIP Sumbawa ini tetap bersikeras untuk tetap bersama Aba Mo dalam turut serta meramaikan pesta rakyat daerah sekali dalam lima tahun

Untuk diketahui di Pemilu 2024 yang lalu, Abdul Rafiq SH kembali terpilih yang keempat kalinya guna mengendalikan palu kebijakan publik di DPRD dengan suara tertinggi di Pulau Sumbawa hingga mampu menjadikan PDIP meraih hattrick dengan sukses menggapai tiket di Pilkada.

Ini menandakan bahwa Abdul Rafiq adalah figur idola rakyat yang selalu didambakan mengingat beliau sangat tahu kebutuhan tana dan tau samawa.(***)


Editor. Mank

      Comment   

Transformasi Peran Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka



Oleh: Asep Tapip Yani

(Dosen Pascasarjana UMIBA Jakarta)


OPINI, jejakinfo.com|

Pendahuluan

Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, pendidikan harus senantiasa mengalami transformasi, sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu upaya penting dalam upaya transformasi pendidikan di Indonesia adalah melalui implementasi Kurikulum Merdeka. Dalam konteks ini, peran guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah mengalami transformasi yang signifikan.

Peran Guru dalam Kurikulum Merdeka

Dalam era Kurikulum Merdeka, guru bukan lagi hanya menjadi penyampai materi, tetapi juga menjadi fasilitator pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Guru dituntut untuk memahami kebutuhan individual siswa dan memfasilitasi berbagai strategi pembelajaran yang menarik dan relevan. Guru juga diharapkan mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran guna memperkaya pengalaman belajar siswa.

Selain itu, guru perlu memiliki keterampilan evaluasi yang holistik, tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Evaluasi haruslah berorientasi pada pemahaman konsep dan penerapan dalam konteks kehidupan nyata, bukan sekadar menghafal untuk ujian.

Peran Kepala Sekolah dalam Kurikulum Merdeka

Kepala sekolah memiliki peran yang sangat vital dalam suksesnya implementasi Kurikulum Merdeka. Mereka harus menjadi pemimpin yang visioner, mampu menginspirasi dan memberikan arah yang jelas kepada seluruh anggota sekolah dalam menerapkan kurikulum baru ini. Kepala sekolah juga perlu mendorong budaya kolaborasi di antara guru, siswa, dan orang tua untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif.

Selain itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta mendukung pengembangan profesionalisme guru. Mereka harus memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan untuk implementasi Kurikulum Merdeka tersedia secara memadai.

Peran Pengawas Sekolah dalam Kurikulum Merdeka

Pengawas sekolah memiliki peran penting dalam memastikan kualitas implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah. Mereka bertugas untuk memberikan dukungan, pembinaan, dan supervisi kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum baru ini. Pengawas sekolah juga memiliki peran dalam memfasilitasi pertukaran pengalaman dan praktik baik antar sekolah.

Selain itu, pengawas sekolah juga harus mampu menjadi mediator dalam menangani konflik yang mungkin timbul dalam proses implementasi Kurikulum Merdeka. Mereka perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang filosofi, tujuan, dan metode pembelajaran Kurikulum Merdeka untuk dapat memberikan dukungan yang efektif kepada sekolah.

Berikut adalah contoh peran konkrit dari guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka:

Peran Guru:

• Mendesain dan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka, termasuk penggunaan metode pembelajaran aktif dan berbasis proyek.

• Mengidentifikasi kebutuhan dan minat individual siswa serta menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tersebut.

• Menggunakan teknologi pendidikan secara kreatif dalam pembelajaran, misalnya dengan memanfaatkan platform pembelajaran daring atau aplikasi edukasi yang interaktif.

• Melakukan evaluasi formatif dan sumatif yang holistik untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep yang diajarkan dan kemampuan mereka dalam mengaplikasikan konsep tersebut.

Peran Kepala Sekolah:

• Menyediakan waktu dan ruang bagi guru untuk berkolaborasi dan berbagi pengalaman dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.

• Memberikan dukungan dan bimbingan kepada guru dalam mengembangkan keterampilan pedagogis dan kemampuan menggunakan teknologi dalam pembelajaran.

• Memastikan tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan teknologi.

• Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengembangan profesional guru, seperti pelatihan, lokakarya, atau studi banding, yang relevan dengan implementasi Kurikulum Merdeka.

Peran Pengawas Sekolah

• Melakukan supervisi kelas secara berkala untuk memastikan bahwa pembelajaran berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka.

• Memberikan umpan balik konstruktif kepada guru dan kepala sekolah berdasarkan hasil observasi dan pendampingan yang dilakukan.

• Mengadakan forum atau pertemuan reguler dengan guru dan kepala sekolah untuk berbagi praktik baik dan mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

• Menjadi mediator dalam menangani konflik atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul di antara stakeholder sekolah terkait dengan implementasi Kurikulum Merdeka.

Dengan menjalankan peran-peran ini secara efektif, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah akan berkontribusi secara signifikan dalam menjadikan Kurikulum Merdeka berhasil dan memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.

Dalam bertransformasi peran dalam implementasi Kurikulum Merdeka, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah perlu memiliki sejumlah kompetensi esensial dan kontekstual. Berikut adalah beberapa kompetensi yang penting:




1. Kompetensi Esensial:

Guru:

• Penguasaan Materi: Guru perlu memiliki penguasaan yang kuat terhadap materi pembelajaran yang diajarkan, serta kemampuan untuk mengemas materi tersebut secara menarik dan relevan bagi siswa.

• Keterampilan Pedagogis: Guru harus memiliki keterampilan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa.

• Pemahaman Terhadap Keanekaragaman Siswa: Guru perlu memahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar beragam siswa, serta mampu mengadaptasi strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu.

• Kemampuan Teknologi: Guru harus mahir dalam menggunakan teknologi pendidikan, baik untuk mendesain pembelajaran maupun memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa.

• Keterampilan Evaluasi: Guru harus memiliki keterampilan dalam merancang dan melaksanakan evaluasi formatif dan sumatif yang mencakup berbagai aspek perkembangan siswa.

Kepala Sekolah:

• Leadership dan Manajemen: Kepala sekolah perlu memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat untuk menginspirasi dan memberikan arah bagi seluruh anggota sekolah dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.

• Kemampuan Komunikasi: Kepala sekolah harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk berkomunikasi dengan berbagai stakeholder, termasuk guru, siswa, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya.

• Keterampilan Manajemen Sumber Daya: Kepala sekolah perlu mampu mengelola sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana sekolah secara efisien dan efektif.

Pengawas:

• Kemampuan Pemecahan Masalah: Pengawas sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam implementasi Kurikulum Merdeka dan menemukan solusi-solusi yang tepat.

• Kemampuan Analisis Data: Pengawas sekolah harus mampu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data terkait dengan proses dan hasil pembelajaran untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

2. Kompetensi Kontekstual:

• Kemampuan Beradaptasi: Semua pihak harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan, termasuk perubahan kurikulum.

• Kolaborasi dan Kemitraan: Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah perlu mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan stakeholder lain, seperti orang tua, komunitas, dan pihak terkait lainnya.

• Pemahaman Konteks Lokal: Semua pihak harus memahami konteks lokal sekolah mereka, termasuk karakteristik siswa, budaya sekolah, dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan tersebut.

Dengan mengembangkan kompetensi-kompetensi ini, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah akan menjadi lebih efektif dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Kesimpulan

Transformasi peran guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Dengan memahami peran masing-masing dan bekerja secara sinergis, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan holistik siswa sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencetak generasi muda yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. 



*Penulis. Akademisi dan merupakan pemerhati pendidikan nasional.


      Comment   

Gong Pilkada kini ditabuh, Sejumlah Calon Pasang Kuda Kuda

Syahrul R, S.Sos., MM
Direktur Akar Rumput NTB


SUMBAWA, jejakinfo.com| Kontestasi Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mulai menghangat dan menghinggapi Bumi Gora. Di NTB sendiri sejumlah Kabupaten Kota termasuk Provinsi tak ketinggalan November 2024 mendatang adalah bulan yang berdasarkan kalender KPU NTB akan segera melakukan regenerasi kepemimpinan.


Hiruk pikuk pesta tersebut menghinggapi dua pulau besar yakni Pulau Lombok dan Sumbawa tak terkecuali di belahan Nusantara lainnya. Untuk Pulau Sumbawa mulai KSB hingga Kota Bima masing masing sudah menabuhkan genderangnya bahkan sejumlah nama baik petahana maupun petah baru mulai bermunculan bahkan pendatang baru pun bakal turut meramaikan pesta rakyat jelang akhir tahun.

Namun yang trend dan unik lebih progressif di Sumbawa Besar, Suksesi Pilkada Kabupaten Sumbawa kini genderangnya di tabuh, sejumlah kandidat dengan vulgar diduetkan bahkan sebelum ada bursa pencalonan resmi partai sejumlah figur terpantau terpublikasi ke publik.

Lembaga Pemerhati Sosial Politik Akar Rumput, Syahrul Ridwan pada jejakinfo.com Selasa (16/4) di Mataram melihat gejala tersebut menunjukkan kemajuan dan merupakan kecerdasan entitas dalam memaknai sebuah nilai demokratisasi di daerah

" Ini sangat signifikan adanya dan betapa majunya berfikir komunitas ini. Menandakan bahwa mereka sadar dan waras bahwa kesadaran berpolitik itu perlu dan penting," ujarnya di Kantor Redaksi jejakinfo

Dia melihat pesta demokrasi pilkada NTB kali ini sangat berbeda dengan pesta rakyat di tahun politik lima tahun lalu,

"Tahun 2020 lalu tak seperti ini, 2024 publik lebih agressif sementara 2020 sangat pasif dan monoton,"sambungnya

Syahrul menilai peta politik NTB juga mulai menunjukkan demarkasi dan kulminasinya. Dia menambahkan bahwa dari hasil pemilu 14 Pebruari lalu kini memunculkan sejumlah kekuatan peta politik kekinian yang unpredictable semua pihak dari keadaan sebelumnya.

" saat ini peta telah berubah dan menunjukkan arah angin demokrasi yang sejuk di daerah," katanya

Dosen salah satu PTS tersebut mengemukakan bahwa pilkada di NTB november mendatang bakal seru dan menyita energi waktu dan tenaga serta cost yang tidak sedikit

" bagi saya ini pilkada yang sangat mahal dan penuh dinamika bahkan penuh konflik kepentingan," tandasnya

Ia menggambarkan pertama pet kekuatan di Pilgub dulu,

Adapun Peta Kekuatan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, diantaranya :

1. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.IP terdapat 10 kursi

2. Partai Golongan Karya (Golkar) Haji Suhaili FT, ST terdapat 10 kursi

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Doktor Haji Zulkieflimansyah SE MSc terdapat 8 kursi

4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ada Lalu Muhammad Iqbal yang saat ini menjabat staf kementerian dan duta besar di eropa memiliki 7 kursi

5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terdapat  6 KURSI BISA REKOMENDASIKAN BUNG NURI SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR

6. Partai DEMOKRAT terdapat 6 KURSI BISA REKOMENDASIKAN IJU SEBAGAI CAWAGUB

7. Partai NASDEM 5 KURSI BISA REKOMENDASIKAN BUNG NURI SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR DARI SUHAILI FT

8. Partai PAN 4 KURSI BISA REKOMENDASIKAN SYAFRUDIN, ST SEBAGAI CAWAGUB

9. Partai PDIP 4 KURSI REKOMENDASIKAN MUSAPIRIN SEBAGAI CAWAGUB

10. Partai PERINDO 3 KURSI BISA REKOMENDASIKAN SITI ROHMI SEBAGAI CAWAGUB

11. Partai Bulam Bintang (PBB) mendapatkan 2 KURSI BISA nAMBAH DUKUNGAN UNTUK BUNG NURI SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR

12. HANURA 1 KURSI BISA TAMBAH DUKUNGAN UNTUK BUNG NURI SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR

TOTAL : 65 KURSI


Selain itu di daerah distribusi representasi parpol menempatkan elit partai yang tidak bisa dianggap sepele dan gampang

KSB misalnya masih melegitimasi bahwa Doktor Haji W Musyafirin masih sebagai ikon dengan label politik tinggi selain bung amar dkk nya. Bung Firin masih memiliki magnet tersendiri dalam hal politik pilkada dan regional. Figur firin yang low profile sudah sangat langka dan sulit ditemukan

Sumbawa pun sama bahkan Dompu Bima dan Kota Bima masih melekat ikon dan politik identitas meski pendatang baru dan pemula mulai menghiasi bursa pilkada

Syahrul melihat animo incumbent di pilkada tahun ini sangat baik 

"Saya salut dengan petahana yang tidak kapok meski banyak yang mencemooh nya kembali tampil di arena pilkada.," urai Syahrul

Dari hasil observasinya mulai pemilu kemarin Syahrul melihat ketertarikan orang atau warga atau rakyat kepada petahana kini menurun

" buktinya di Pemilu petahana banyak yang kalah di DPR RI, Provinsi bahkan Kabupaten Kota apalagi Senator banyak sekali," bebernya

Trend ini menunjukkan imcumbent sangat dibenci bahkan sudah tidak memiliki nilai tawar dan bargaining posisi yang mantap untuk ditampilkan

" rata rata mereka umggulnya di uang dan posisi sebab rata rata ketua partai karena saat ditunjuk menjadi ketua dpc sekalipun mereka money politics,"pungkasnya(*)


Editor. Mank


Ad Placement