Jakarta, jejak.info,- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKB, Abdul Kadir Karding mempertanyakan pengelolaan anggaran negara yang menggunakan rekening pribadi senilai 48,12 milyar rupiah yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Ini perlu ada penjelasan secara detail dan biar tidak terulang ke depan, ini harus menjadi pembelajaran untuk Kemenhan supaya tidak terulang lagi,” kata Karding, rabu (22/07).

Dia pun melanjutkan bahwa “Kemenhan harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum karena jangan sampai aparat penegak hukum salah paham dengan niat bagik dari Kemenhan”.

Sebelumnya, juru bicara kemenhan mengatakan bahwa penggunaan rekening tersebut dalam prosesnya telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan RI.

“Semua sudah dijelaskan lengkap kepada auditor BPK karena sudah terang dan jelas tersebutlah, makanya 2019 ini Kementerian Pertahanan memperoleh opini WTP,” kata Dahnil dalam keterangan tertulis, Minggu (19/7/2020) dilansir Tribunnews.com.

Diberitakan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyebut ada lima institusi kementerian dan lembaga yang diketahui menggunakan  rekening pribadi atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), diantaranya Kemenhan, Kemenag, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *