Jakarta, jejak.info,- Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan kivlan zen terkait pengujian pasal 1 ayat 1 undang – undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang undang – undang senjata api.

“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan putusan dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, dipantau melalui siaran YouTube MK RI, Rabu (22/7/2020).

MK menolak gugatan tersebut dikarenakan kivlan zen tidak dapat menjelaskan hubungan antara pasang yang dipersoalkan dengan kerugian konstitusional yang dialami sebagai terdakwah mengenai kepemilikan senjata api ilegal.

Kivlan hanya menguraikan kasus pidana yang ia alami, seperti pembocoran isi berita acara pemeriksaan (BAP), dugaan pelanggaran hak dirinya dalam melakukan demonstrasi, hingga argumentasi belum disahkannya norma UU 12/drt/1951 oleh DPR.

Hakim Arief Hidayat menambahkan bahwa alasan penolakan gugatan tersebut dikarenakan MK tidak mendapatkan alasan logis yang diajukan kivlan zen terkait undang – undang kepemilikan senjata api.

“Mahkamah tidak dapat memahami alasan permohonan pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang meminta agar pasal yang diuji konstitusionalitasnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”. ujar hakim arif.

Sebelumnya diberitakan, terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kivlan meminta MK mencabut Pasal 1 Ayat (1) UU tersebut karena bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *