Makassar, jejak.info,- Anggota Badan Pengawasan Pemilu Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) Saiful Jihad melontarkan protes kepada KPU Sulsel yang tidak memberikan form. A.KWK kepada pihak Bawaslu.

“Mereka (KPU) tidak memberikan akses kepada kami untuk mengawasi isi dan substansi dari pelaksanaan pencocokan dan penelitian di lapangan,” ujarnya dilansir dari Tribun Makassar.com, rabu (22/07).

Menurutnya A.KWK merupakan hal yang penting karena didalamnya berisi data pemilih yang akan di coklit oleh PPDP.

“A.KWK itu berisi tentang data pemilih yang akan dicoklit oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) sehingga Pengawas Desa dan Kelurahan yang diberi tugas melaksanakan pengawasan terhadap tahapan Pemutakhiran data, sub-tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) tidak bisa mencermati data Pemilih yang ada di A.KWK untuk dicocokkan dengan fakta di lapangan,” ungkapnya.

Dia melanjtkan bahwa alasan Bawaslu melakukan protes tersebut mengacu pada Keputusan KPU RI, No: 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 pada (17/7/2020) yang menjelaskan, A.KWK tersebut adalah informasi yang dikecualikan terbatas, dan hanya diberikan kepada lembaga atau instansi atas izin Kemendagri.

“Kemudian diperkuat dengan terbitnya Surat KPU, Nomor: 576/tahun 2020 pada (21/7/2020), yang secara rinci menjelaskan larangan bagi KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/PPK/PPS dan PPDP untuk memfoto, memindai/menggndakan A.KWK, termasuk menyalin dalam bentuk data lunak (soft file) dan memberikan kepada pihak lain,” lanjutnya.

Saiful juga menjelaskan perihal Undang-Undang nomor 10/2016, pasal 30 huruf a, menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten atau Kota mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan. Lalu pada angka 2, pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga Daftar Pemilih Sementara (DPS).

“Kewenangan yuridis dalam implementasinya tidak serta merta bisa dilakukan ketika dalam proses coklit data pemilih, dengan metode sensus oleh PPDP tidak memberi ruang yang cukup pada pengawas mengakses data Pemilih yang akan dicoklit. Termasuk untuk memastikan apakah benar yang dikeluarkan (dicoret) itu adalah benar penduduk yang tidak memiliki hak pilih, dan sebaiknya yang dimasukkan ke dalam A.KWK,” tutupnya.















Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *